Sosialisasi SPPT Bagi PNS di Fakultas Sastra

Rabu (27/2) petugas KPPN Jember datang ke Fakultas Sastra Universitas Jember dalam rangka sosialisasi tata cara pengisian SPT Pajak penghasilan PNS dilingkungan Fakultas Sastra. Undangan terkait pengisian SPT dari KPPN Jember telah dikirimkan kepada semua PNS baik kepada semua dosen dan karyawan sehingga tidak ada yang ketinggalan, sebab apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100,000 (seratus ribu rupiah).

Drs. Suroso selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sastra Universitas Jember menghimbau kepada seluruh PNS dilingkungan Fakultas Sastra apabila terjadi perubahan data alamat atau terkait dengan perubahan NPWP, untuk bisa

dilaporkan dan Fakultas siap mengkoordinir dan menyampaikannya ke KPPN Jember. Pada kesempatan tersebut KPPN Jember memandu PNS Fakultas Sastra Universitas Jember untuk mengisi SPT Tahunan dengan memberikan formulir 1770 S dan diabantu bagian keuangan Fakultas terkait daftar gaji, tunjangan, penerimaan gaji kotor dan gaji bersih serta tanggungan PNS dilingkungan Fakultas Sastra Universitas Jember. Dalam sosialisasi pengisian SPPT Tahunan di Fakultas Sastra dilaporkan PNS yang hadir sekitar 80% saja sedangkan 20% lagi utamanya dosen sedanga mengikuti studi lanjut S2 maupun S3. Bagi PNS yang belum melaksanakan penyetoran SPT Tahunan diharapkan dapat segera menghubungi KPPN Jember untuk melaporkan SPT Tahunannnya.

Tata Cara Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Pejabat Negara, PNS dan Anggota TNI
(SE - 17/PJ.23/1989)

1.	Daftar penghasilan pejabat negara, PNS, dan anggota TNI yang dikeluarkan bendaharawan gaji, berlaku sebagai bukti formulir SPT 1721.A1 dan dilampirkan pada SPT 1770 S
2.	Apabila PPh yang terutang lebih besar dari Kredit PPh Pasal 21, maka PPh yang diperhitungkan sebagai kredit pajak adalah sebesar PPh yang seharusnya terutang/dipotong, sedangkan apabila PPh yang terutang lebih kecil dari Kredit PPh Pasal 21, maka PPh yang diperhitungkan sebagai kredit pajak adalah PPh yang terutang yang lebih kecil tersebut.
3.	Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa tunjangan lainnya yang tidak melekat pada gaji, misalnya honorarium atau imbalan jasa lainnya yang dananya disediakan dalam DIK Departemen ybs adalah dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas PKP.  Kemudian Jmlah PPh yang diperoleh dikurangi dengan Kredit PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan yang termasuk dalam daftar gaji. Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajaknya maka harus dilunasi sendiri oleh pegawai tersebut
4.	Kesimpulan :
	a.	Apabila karyawan yang menerima penghasilan hanya dari bendaharawan gaji instansi yang bersangkutan maka PPh yang terhutang pada SPT 1770 S, dianggap sama (disamakan), sehingga tidak ada sisa #Kurang Bayar# atau #Lebih Bayar#
	b.	Apabila Karyawan tersebut juga menerima penghasilan diluar Bendaharawan gaji instansinya sendiri ( honorarium ataupun imbalan jasa lainnya) sehingga mengakibatkan terdapat kekurangan setor PPh dalam perhitungan SPT 1770 S, maka kekurangan tersebut harus dibayar sendiri, dan apabila ada kelebihan dapat direstitusi.

Contoh :
Tuan A, status TK/0,  PNS di Departemen Keuangan dengan data penghasilan sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp	15.600.000,-
Kredit PPh Pasal 21	Rp	670.000,-
Pengisian SPT
Penghasilan Neto	Rp	15.600.000,-
PTKP	Rp	2.880.000,-
Penghasilan Kena Pajak	Rp	12.720.000,-
PPh Terutang	Rp	6.360.000,-
Kredit PPh Pasal 21 *)	Rp	6.360.000,-
PPh Yang harus dibayar sendiri		N I H I L
*) Kredit PPh Pasal 21 yang diperhitungkan adalah sebesar PPh yang seharusnya terutang meskipun lebih kecil, yaitu Rp 6.360.000

Posted in: Pengisian SPPT